Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

 

1. Tujuan & Asas
• Mengatur pedoman pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara unjuk rasa agar tertib dan menjamin kebebasan berpendapat.
• Berdasarkan asas legalitas, perlindungan HAM, kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, efisiensi, keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas, keseimbangan, serta musyawarah-mufakat.
2. Bentuk Kegiatan
• Unjuk rasa/demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, penyampaian ekspresi dengan lisan/simbol/alat peraga (spanduk, poster, pamflet, dsb.).
3. Ketentuan Pelaksanaan
• Wajib memberitahukan secara tertulis ke Polri (paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan).
• Dilaksanakan antara pukul 06.00–18.00 (tempat terbuka) atau 06.00–22.00 (tempat tertutup).
• Tidak boleh di tempat ibadah, rumah sakit, objek vital, istana, instalasi militer, dan dilarang saat hari besar nasional/keagamaan.
4. Hak & Kewajiban
• Hak: menyampaikan pendapat secara bebas, dilindungi hukum.
• Kewajiban: menghormati hak orang lain, tunduk pada hukum, menjaga ketertiban umum.
• Aparatur wajib melindungi HAM, menjamin keamanan, dan menghindari tindakan sewenang-wenang.
5. Larangan & Sanksi
• Dilarang tanpa pemberitahuan, mengganggu lalu lintas/ketertiban, melakukan anarkisme, membakar, merusak fasilitas, membawa senjata, atau menyebarkan kebencian.
• Polri dapat melakukan upaya persuasif, peringatan, pembubaran massa, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga penyidikan perkara sesuai KUHAP.
6. Tugas Polri
• Memberikan perlindungan, pengamanan, dan menjamin kebebasan dari intervensi pihak lain.
• Pengamanan dilakukan bertahap (persuasif → peringatan → penindakan → pembubaran jika perlu) dengan memperhatikan HAM.
7. Administrasi & Penutup
• Polri wajib mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan kegiatan unjuk rasa.

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan (7 November 2008).

Baca selengkapnya

Orasi 41 tahun Tradei Tanjung Priok

Kawan-kawan, hari ini kita berdiri di atas tanah sejarah yang masih berlumur darah dan air mata. Empat puluh satu tahun lalu, di Tanjung Priok, peluru bukan hanya menembus tubuh rakyat, tapi juga merobek hati bangsa ini. Negara yang seharusnya melindungi justru mengarahkan moncong senjata pada warganya sendiri. Mereka yang bersuara, yang menuntut hak, yang menegakkan keyakinan dibungkam dengan kekerasan, ditumbangkan dengan represif, dan dikubur dalam narasi resmi yang penuh dusta. Tragedi itu bukan sekadar peristiwa kelam, tetapi bukti betapa kekuasaan yang tak terkontrol bisa berubah menjadi mesin pembantai.

Empat dekade lebih telah berlalu, namun luka itu belum sembuh. Keadilan belum ditegakkan, kebenaran masih dibungkam, pelaku masih berkeliaran dengan wajah tanpa rasa bersalah. Inilah ironi demokrasi kita: korban ditinggalkan, pelaku dilupakan, sejarah dipelintir. Maka, di sinilah kita berdiri, untuk menegaskan: bangsa yang melupakan tragedinya adalah bangsa yang membuka jalan bagi pengulangan kekejaman. Seruan kita sederhana tapi tegas negara harus meminta maaf, mengakui, dan mengadili. Karena Tanjung Priok bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan alarm moral yang mengingatkan kita semua: keadilan yang ditunda adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Baca selengkapnya

Orasi Aksi

 

Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul bukan untuk pesta, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mengingatkan: ada yang duduk nyaman di kursi kekuasaan, sementara rakyatnya duduk resah di kursi warung kopi menunggu harga kebutuhan pokok yang tak kunjung turun!

Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi seolah lupa: jabatan bukanlah tiket konser dengan bonus tunjangan mewah, melainkan mandat penderitaan rakyat yang harus diubah jadi kesejahteraan. Mereka diberi gaji dari keringat kita, tapi bekerja seperti penonton di tribun—menonton kita jatuh, menonton kita tercekik, menonton kita terus berteriak!

Hari ini, dari Stadion Wibawa Mukti sampai halaman Pemda, kita bawa suara yang tak bisa lagi ditutup dengan laporan kinerja palsu. Kita datang dengan satu pesan: rakyat Bekasi bukan angka di tabel, bukan catatan di APBD, bukan sekadar slogan dalam kampanye. Rakyat adalah darah, adalah napas, adalah alasan kenapa negara ini berdiri.

Dan ingat! Kalau suara kita hari ini masih tidak didengar, maka jangan salahkan jika esok, Bekasi bukan sekadar bergerak—Bekasi akan mengguncang!

Baca selengkapnya

Tujuan Aksi Kamisan

 

Tujuan dari Aksi Kamisan pada dasarnya adalah:

1. Mengawal Keadilan untuk Korban
   Aksi ini menjadi ruang untuk terus menyuarakan tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan keluarganya, yang seringkali diabaikan negara.
2. Menolak Lupa & Merawat Ingatan
   Dengan hadir setiap Kamis, aksi ini mengingatkan publik bahwa ada tragedi, luka, dan kebenaran yang belum tuntas. Diam berarti membiarkan sejarah dipelintir dan korban dilupakan.
3. Melawan Impunitas
   Impunitas (bebasnya pelaku dari hukuman) adalah akar dari berulangnya kekerasan negara. Aksi Kamisan adalah perlawanan damai agar pelaku tidak terus berlindung di balik kekuasaan.
4. Ruang Solidaritas & Pendidikan Publik
   Bukan sekadar aksi simbolik, Kamisan juga jadi ruang kuliah jalanan, refleksi, dan diskusi. Anak muda, mahasiswa, dan masyarakat belajar langsung tentang demokrasi, hak asasi, serta keberanian melawan ketidakadilan.
5. Tekanan Moral & Politik terhadap Negara
   Dengan konsistensi hadir, aksi ini memberi pesan jelas kepada pemerintah: jangan abaikan korban, jangan biarkan pelanggaran HAM dibungkam oleh waktu.

 

Baca selengkapnya

Jaga Bekasi, Jaga Karawang: Menjaga Apa, Menjaga Siapa?

 

Beberapa hari lalu, di linimasa saya berseliweran tagar #JagaBekasi dan #JagaKarawang. Sekilas sederhana, tapi makin dibaca, makin terasa ambigu. Pertanyaan yang muncul di kepala: apa sebenarnya yang harus dijaga? Apakah yang dimaksud adalah menjaga kedamaian, menjaga dari kerusuhan, atau justru menjaga agar tidak ada suara sumbang yang keluar dari mulut warga?

Sebagai seseorang yang bukan warga Bekasi dan hanya sesekali pulang ke Karawang, kegelisahan ini terasa wajar. Sebab, dua daerah tersebut bukanlah ruang kosong. Bekasi dan Karawang adalah jantung industri Jawa Barat, bahkan Indonesia. Pabrik-pabrik raksasa berdiri di sana, menyerap tenaga kerja ribuan hingga jutaan. Jalan-jalan di kedua kota itu bukan hanya dipenuhi truk kontainer, tapi juga cerita manusia yang hidup dari upah minimum, yang sering kali tidak cukup minimum untuk hidup layak. Maka wajar kalau muncul pertanyaan: di daerah yang sedemikian penuh masalah struktural, mengapa justru muncul seruan untuk “menjaga” daripada “bersuara”?

Tagar itu terasa seperti paradoks. Di satu sisi, menjaga tentu punya makna baik: menjaga ketertiban, menjaga kampung halaman, menjaga agar jangan ada pihak luar yang merusak. Tetapi di sisi lain, menjaga bisa jadi berarti membungkam: jangan ribut, jangan ikut-ikutan, jangan protes, kita baik-baik saja kok. Padahal, benarkah Bekasi dan Karawang “baik-baik saja”?

Coba tengok Karawang. Daerah ini sejak lama dikenal sebagai lumbung padi nasional. Tapi belakangan, sawah-sawah banyak berganti rupa jadi pabrik, perumahan, atau gudang logistik. Petani kehilangan tanah, buruh datang bergelombang. Kota industri tumbuh, tapi ruang hidup warga asli menyempit. Apakah itu tidak perlu dijaga?

Begitu pula Bekasi. Kita mengenalnya lewat macetnya, panasnya, dan padatnya. Tapi Bekasi juga jadi episentrum buruh yang setiap tahun bersuara soal upah, soal kerja kontrak, soal ketidakadilan di pabrik. Jadi, kalau ada yang bilang “jaga Bekasi”, apa maksudnya: jaga dari buruh yang bersuara, atau jaga dari kebijakan yang sering menekan mereka?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika ada demonstrasi nasional, misalnya terkait undang-undang kontroversial atau kebijakan yang jelas merugikan rakyat kecil. Sementara banyak kota lain ramai turun ke jalan, Bekasi dan Karawang justru terdengar sunyi. Seolah ada kesepakatan diam-diam: cukup jaga saja, jangan ribut. Padahal, sunyi bukan berarti damai. Kadang sunyi itu tanda ada sesuatu yang sedang ditahan.

Mungkin benar, tidak semua orang ingin demo. Ada yang sudah lelah, ada yang pragmatis, ada pula yang merasa hidupnya sudah cukup tertata. Tapi, apakah semua benar-benar baik-baik saja? Apakah buruh Bekasi sudah tak keberatan dengan sistem kontrak yang tak ada habisnya? Apakah petani Karawang sudah rela kehilangan lahan demi kawasan industri? Atau sebenarnya mereka tetap keberatan, hanya saja ruang protes semakin sempit, dan seruan “jaga” menjadi tameng agar protes itu tidak terdengar?

Saya teringat sebuah kalimat: “diam bukan berarti setuju, tapi karena suara tak lagi dipercaya.” Tagar “jaga” bisa jadi lahir dari keinginan menjaga rumah, tapi juga bisa jadi bagian dari mekanisme meredam: lebih aman diam daripada teriak, lebih aman jaga citra daripada menantang arus.

Kalau begitu, pertanyaan kritisnya: siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan ajakan “jaga”? Warga biasa, atau kekuasaan yang tidak ingin diganggu?

Esai ini tentu bukan untuk menghakimi warga Bekasi atau Karawang. Justru sebaliknya, ini ajakan untuk berpikir ulang. Menjaga itu penting, tapi apa yang dijaga harus jelas. Menjaga damai bukan berarti menutup mata dari ketidakadilan. Menjaga kota bukan berarti membiarkan warganya diperas tanpa protes. Menjaga rumah bukan berarti pasrah saat atapnya bocor.

            Mungkin, yang lebih relevan adalah: jaga hak kita, jaga suara kita, jaga keberanian kita. Karena Bekasi dan Karawang bukan sekadar tempat pabrik dan tol, melainkan ruang hidup manusia yang juga berhak marah, bersuara, dan menuntut yang adil

Baca selengkapnya